PANWASLU KABUPATEN BADUNG

PANWASLU KUKUHKAN 622 RELAWAN…

panwaslubadung — Mon, 03 May 2010 04:26:00 +0000

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung mengukuhkan 622 orang relawan yang akan mengawasi pemungutan dan Penghitungan suara pada Pemilu Kada Badung 2010. Pengukuhan dilakukan dengan acara yang sangat sederhana di masing-masing kecamatan. Acara pengukuhan dilanjutkan dengan bimbingan teknis di sampaikan oleh Anggota Panwaslu tersebut memberikan arahan tentang tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh relawan di TPS mengacu Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 , Panwaslu mengharapkan relawan nantinya bisa mekerja secara maksimal mulai dari pendistribusia logistic, Penyiapan TPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara.

PANWAS LAPORKAN HASIL PENGAWASAN KE BUPATI

panwaslubadung — Tue, 06 Apr 2010 06:25:14 +0000

Sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 12 tahun 2008, maka Panwaslu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan tahapan pemilu kada kepada Bawaslu, DPRD, dan Bupati sebagai Kepala Daerah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka pada senin, 5 April 2010 Panitia Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung telah menyampaikan laporan hasil pengawasanya kepada Bupati Badung. Rombongan Panwaslu yang terdiri dari Ketua dan seluruh Anggota beserta Kepala Sekretariat diterima oleh Bupati Badung yang didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten III Bidang Anggaran, Kepala Kesbanglinmaspol, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam laporannya Ketua Panwaslu Kabupaten Badung Drs. I Made Wena, M.Si menyatakan bahwa dari hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih, Panwaslu Kabupaten Badung menilai bahwa pelaksanaan tahapan ini tidak berjalan dengan maksimal. Indikator yang dipergunakan untuk memberikan penilaian diantaranya ketidakkonsistenan KPU pada jadwal, tidak akuratnya data pemilih, masih terdapat pemilih terduplikasi (ganda) dalam jumlah yang cukup banyak. sedangkan tahapan pencalonan telah berjalan dengan cukup baik. Selain melaporkan hasil pengawasan terhadap dua tahapan yang telah berlalu, Panwaslu juga melaporkan rencana pengawasan terhadap tahapan berikutnya, dan meminta kepada bupati untuk membentuk tim terpadu terkait penertiban pelanggaran tatacara khususnya yang terkait dengan pelanggaran Peraturtan daerah yang terkait dengan Pilkada. Dilaporkan juga kegiatan sosialisasi pengawasan yang telah dilakukan di 6 Kecamatan serta sosialisasi pengawasan kepada tokoh tokoh masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung. untuk melakukan kesiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara nanti Panwaslu akan membentuk 622 relawan yang akan di tempatkan di selurus TPS yang ada.

PANWASLU MINTA PKPU 69 SEGERA DI REVISI

panwaslubadung — Mon, 08 Mar 2010 02:24:43 +0000

Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinilai oleh Lima Panwaslu Kabupaten/kota se-Bali cacat hukum karena sebagian bertentangan dengan Undang – undang yang berada diatasnya ( Undang – undang No 32 Tahun 2004 ) tentang Pemerintahan daerah dan konsistensi antara satu pasal dengan pasal lainnya tidak ada. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi KPU dan Panwaslu Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kada pada tanggal 4 Mei 2010 diantaranya Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali yang juga dihadiri oleh Anggota KPU Pusat ( I Gst Putu Artha ).

Dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 ( dua ) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Menyatakan Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas ) hari dan berakhir 3 ( tiga ) hari sebelum pemungutan suara, namun dalam aturan KPU No 69 tahun 2009 pasal 30 ayat 1 menyatakan Kampanye Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam jangka waktu selama 14 (empat belas ) hari dimulai sejak 3 (tiga) hari pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berakhir 3 hari sebelum hari dan tanggala pemungutan suara.

Sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Badung pada tanggal 5 Maret 2010. Kalau merujuk ketentuan pasal 16 Peratuaran KPU No 69 Tahun 2009 artinya Kampanye sudah boleh dilakukan pada tanggal 8 Maret (tiga hari setelah calon ditetapkan ). Namun dalam peraturan KPU Kaupaten Badung No. 03 Tahun 2009 KPU menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye pada tanggal 17 sampai dengan 30 April 2010.

Pasal lain yang juga dipersoalkan adalah pasal 22 huruf h Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 meyatakan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Wajib membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 1 ( satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Tetapi hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 30 aAyat 2 yang menyakan 3 ( tiga ) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Masa Tenang dan dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

Terkai dengan hal tersebut diatas anggota KPU pusat ( I Gusti Putu Artha ) berjanji akan segera melakukan revisi terhadap Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tersebut.

PANWASLU LANTIK 62 PPL SE KABUPATEN BADUNG

panwaslubadung — Fri, 05 Mar 2010 05:36:50 +0000

Pada selasa, 9 Pebruari 2009 Panwaslu Kabupaten Badung melalui Ketua Panwaslu Masing-masing Kecamatan se-Badung melantik 62 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL ) Se-Kabupaten Badung dari masing-masing Desa/ kelurahan se Badung bertempat di Ruang Kertha Gosana Pusat pemerintahan Kabupaten Badung. pelantikan tersebut dirangkai pembekalan bagi PPL mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010.

Ketua Panwaslu Kabupaten Badung Drs. I Made Wena, M.Si mengatakan sebagai wasit dalam pesta Demokrasi Pilkada 4 Mei 2010 mendatang, Panwaslu maupun PPL mengemban tugas mulia sekaligus memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Kiprah PPL benar – benar diuji untuk mengawal pelaksanaan demokrasi secara adil bijaksana dan tegas untuk terciptanya Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

Menurut I Made Wena, sebagai bagian yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, Panwaslu merupakan salah satunya pintu masuk dalam penanganan awal terhadap laporan pelanggaran Pemilu sekaligus harus berhadapan dengan berbagai kepentingan dari pihak – pihak penyelenggara Pemilu.

Panwaslu Undang KPU Badung

panwaslubadung — Fri, 22 Jan 2010 05:34:29 +0000

Bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Badung pada hari Kamis 21 Januari 2010 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Panwaslu dengan KPU Kabupaten Badung. Hadir pada saat Rapat Koordinai tersebut seluruh Anggota Panwaslu Kabupaten Badung sedangkan dari KPU hanya hadir Ketua KPU Kabupaten Badung Ir. I Wayan Jondra, M.Si dan Ketua Divisi Hukum A.A Raka Nakula, SH.

Ketua Panwaslu Kabupaten Badung Drs. I Made Wena, M.Si menyatakan Rapat Koordinasi dilakukan untuk meningkatkan pola komitmen kerjasama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010. Peningkatan Komitmen ini perlu dilakukan karena Panwaslu Badung menilai pola kerjasama yang terbagun selama ini masih perlu ditingkatkan. selain itu rapat koordinasi juga menyamakan persepsi tentang pelaksanan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, pelaksanaan dan pengawasan tahapan pencalonan serta penyamaan persepsi tentang pelaksaan sosialisasi.

Panwaslu Kecamatan dilantik

panwaslubadung — Wed, 20 Jan 2010 07:51:33 +0000

Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) Kecamatan se Kabupaten Badung dilantik oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Badung, Drs. I Made Wena, M.Si pada hari Selasa 12 Januari 2010 di Ruang Krya Gosana Kontor Bupati Badung. Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Sudikerta, Ketua DPRD Kabupaten Badung Drs. I Made Sumer, A.Pt, Anggota KPU Kabupaten Badung Anak Agung Gede Raka Nakula, SH serta Pejabat Muspida di lingkungan Pemkab Badung.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Badung menyampaikan agar Panwaslu Kecamatan Bekerja Secara Profesional dan Proforsional serta bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Derah dan Wakil Kepala Derah 2010. Wakil Bupati juga mengemukakan Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana untuk mengkonversi kehendak rakyat dalam membangun tatanan masyarakat melalui wakil – wakilnya atau pemimpin – pemimpin yang mereka percayakan.

acara yang dirangkaikan dengan pembekalan Panwaslu Kecamatan terkait dengan tugas dan wewenang Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010.